Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa perpustakaan memiliki peran penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Penyelenggaraan perpustakan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional.

Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan secara normative mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi layanan perpustakaan. Kewenangan pemerintah daerah secara institusional terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 10, sedangkan kewenangan fungsional terkait dengan penyelenggaraan layanan perpustakaan yang secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis di masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat, pemakainya dalam bentuk sumberdaya informasi untuk keperluan informasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan, dan pelestarian hasil budaya.

Dalam kajian yang dilaksanakan BPAD DIY yang bekerjasama dengan PT.Sinergi Visi Utama ada beberapa hal yang dapat diambil untuk penguatan peran BPAD dan rencana Peraturan Daerah yang disusun. Hal yang mendasar adalah terkait status keistimewaan DIY.  Dimana Pemerintah DIY memiliki budaya yang banyak sekali dan menghasilkan karya-karya yang sangat mengagumkan. merujuk dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam. Undang-Undang ini menjadikan perpustakaan sebagai tempat pelestarian hasil karya budaya bangsa. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah DIY dapat membuat suatu kebijakan, agar semua penerbit yang ada di Yogyakarta dapat menyerahkan contoh terbitannya ke perpustakaan, sehingga karya budaya bangsa tersebut dapat dilestarikan.

Dalam sisi manajemen pengelolaannya, diharapkan sistem perpustakaan DIY harus dikelola secara efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga menjamin terselenggaranya berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan termaksud. Dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, keterpaduan berbagai jenis perpustakaan dalam Sistem perpustakaan daerah DIY dapat dipermudah dan diperlancar. Dengan demikian, kebutuhan bersama maupun kebutuhan individual warga masyarakat baik dalam tataran Propinsi DIY, dapat dipenuhi secara bersama oleh sistem perpaduan seluruh jenis perpustakaan yang ada dan yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi DIY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *