Lahirnya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan konsekuensi setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Merujuk hal diatas dan menyikapi dinamika di lapangan terkait tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) perlu dilakukan kajian terhadap penggunaan dana Desa. Hal ini dimaksud agar Aparat Pemerintahan Desa dapat menjalankan kewenangannya dalam mengelola dana desa sesuai peruntukan dan pemanfaatan dana tersebut untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Melalui kajian “Studi Optimalisasi Pengelolahan Dana Desa Dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya”,  beberapa hal yang dihasilkan adalah catatan kesimpulan dan rekomendasi program bagi sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Barat Daya yang relevan dan kompeten untuk melakukan akselerasi, peningkatan, dan penguatan pembangunan desa. Harapannya Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bisa mengoptimalkan dua mandat utama dalam konteks pembangunan desa ini: pertama, perbaikan kualitas pelayanan publiknya, dan kedua, peningkatan kesejahteraan warganya.

PT. Sinergi Visi Utama selaku pihak konsultan, berharap melalui kajian ini dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa demi mendorong akselerasi pembangunan desa maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten MBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *