Peran penting perpustakaan bagi masyarakat dirasakan sangat vital pada masa sekarang. Perpustakaan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dituntut untuk bekerja secara profesional. Fungsi perpustakaan saat ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dengan demikian, tujuan dari keberadaan perpustakaan adalah untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

Menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan suatu evaluasi secara kelembagaan secara periodik untuk mengetahui kemampuan organisasi dan struktur organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang dimandatkan secara efektif dan efisien. Proses evaluasi tersebut akan memperhatikan dua aspek yaitu, aspek yuridis dan aspek normatif. Sebagai institusi yang memperoleh mandat dari pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai suatu hasil budaya serta pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, harus senantiasa mampu meningkatkan  kapasitas maupun kapabilitas secara kelembagaan.

PT.Sinergi Visi Utama selaku konsultan yang dipercaya untuk melakukan kajian ini berusaha memotret permasalahan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Perpusnas untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan yang ada. Penggalian data dilaksanakan di Perpusnas maupun UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar dan UPT Perpustakaan Prolamator Bung Hatta di Bukit Tinggi.

Dalam diskusi terpumpun yang dilakukan, kerangka konseptual yang ditawarkan dalam kajian ini adalah Hybrid Library Governance (HLG). Dari pendekatan ini maka diharapkan Perpusnas menjalankan paradigma tata kelola perpustakaan yang menekankan pada modernisasi tata kelola administrasi literasi, pemberdayaan (partisipasi) komunitas lokal, dan penguatan sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal. HLG menempatkan perpustakaan sebagai lembaga yang berperan tidak hanya memberikan pelayanan literasi bagi publik namun juga berperan memberdaakan komunitas lokal. Karena itu, penerapan HLG membutuhkan sumber daya organisasi yang mendukung berjalannya fungsi perpustakaan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *