Website Still in Under Maintenance

 

Sorry for inconvenience, this website still in under maintenance for increasing our performance

Optimalisasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)

Lahirnya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan konsekuensi setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Merujuk hal diatas dan menyikapi dinamika di lapangan terkait tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) perlu dilakukan kajian terhadap penggunaan dana Desa. Hal ini dimaksud agar Aparat Pemerintahan Desa dapat menjalankan kewenangannya dalam mengelola dana desa sesuai peruntukan dan pemanfaatan dana tersebut untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Melalui kajian “Studi Optimalisasi Pengelolahan Dana Desa Dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya”,  beberapa hal yang dihasilkan adalah catatan kesimpulan dan rekomendasi program bagi sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Barat Daya yang relevan dan kompeten untuk melakukan akselerasi, peningkatan, dan penguatan pembangunan desa. Harapannya Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bisa mengoptimalkan dua mandat utama dalam konteks pembangunan desa ini: pertama, perbaikan kualitas pelayanan publiknya, dan kedua, peningkatan kesejahteraan warganya.

PT. Sinergi Visi Utama selaku pihak konsultan, berharap melalui kajian ini dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa demi mendorong akselerasi pembangunan desa maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten MBD

Perpustakaan Sebagai Wahana Pewarisan Budaya

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa perpustakaan memiliki peran penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Penyelenggaraan perpustakan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional.

Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan secara normative mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi layanan perpustakaan. Kewenangan pemerintah daerah secara institusional terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 10, sedangkan kewenangan fungsional terkait dengan penyelenggaraan layanan perpustakaan yang secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis di masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat, pemakainya dalam bentuk sumberdaya informasi untuk keperluan informasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan, dan pelestarian hasil budaya.

Dalam kajian yang dilaksanakan BPAD DIY yang bekerjasama dengan PT.Sinergi Visi Utama ada beberapa hal yang dapat diambil untuk penguatan peran BPAD dan rencana Peraturan Daerah yang disusun. Hal yang mendasar adalah terkait status keistimewaan DIY.  Dimana Pemerintah DIY memiliki budaya yang banyak sekali dan menghasilkan karya-karya yang sangat mengagumkan. merujuk dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam. Undang-Undang ini menjadikan perpustakaan sebagai tempat pelestarian hasil karya budaya bangsa. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah DIY dapat membuat suatu kebijakan, agar semua penerbit yang ada di Yogyakarta dapat menyerahkan contoh terbitannya ke perpustakaan, sehingga karya budaya bangsa tersebut dapat dilestarikan.

Dalam sisi manajemen pengelolaannya, diharapkan sistem perpustakaan DIY harus dikelola secara efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga menjamin terselenggaranya berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan termaksud. Dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, keterpaduan berbagai jenis perpustakaan dalam Sistem perpustakaan daerah DIY dapat dipermudah dan diperlancar. Dengan demikian, kebutuhan bersama maupun kebutuhan individual warga masyarakat baik dalam tataran Propinsi DIY, dapat dipenuhi secara bersama oleh sistem perpaduan seluruh jenis perpustakaan yang ada dan yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi DIY.

Perekonomian Inklusif Kabupaten Sanggau

Sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat tahun 2016 mencapai 5,22% lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 4,86%. Seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 21,94% dan Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,56%. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 1,55%.

Berdasarkan hasil kajian PT.Sinergi Visi Utama yang diberikan kepercayaan  untuk melakukan Analisis Ekonomi Makro di Kabupaten Sanggau, ada beberapa kebijakan yang dapat ditempuh, yaitu: (1) Melakukan reformasi struktural; (2) Meningkatkan investasi; (3) Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur; (4) Meningkatkan sumber pendanaan daerah; (5) Meningkatkan daya saing produk; (6) Mendorong terjadinya hilirisasi hasil pertanian; (7) Mendorong agar produk diolah lebih lanjut (memiliki nilai tambah); (8) Meningkatkan pemberdayaan UMKM; (9) Pengembangan industri manufaktur yang berorientasi ekspor; (10) Mengubah pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, dari konsumtif yang primary product oriented menjadi manufactured product oriented; (11) Peningkatkan kapasitas tenaga kerja; dan (12) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Sanggau khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Duabelas (12) instrumen tersebut dapat  menjadi bahan kebijakan dalam mewujudkan perekonomian yang inklusif di Kabupaten Sanggau.

Kabupaten Bungo Kaji Ulang Tarif Retribusi Daerah

Saat ini, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bungo masih relatif kecil. Derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kabupaten Bungo saat ini masih dibawah 15% yaitu 9,97%. Ini berarti, kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah hanya sebesar 9,97%. Kondisi ini masih memperlihatkan masih rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai dana pembangunan.

Bekerjasama dengan PT. Sinergi Visi Utama Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo (BP2RD) berupaya mencari solusi dalam upaya peningkatan ekonomi daerah melalui sektor retribusi daerah.

Berdasarkan survei lapangan dan analisis  data, menunjukkan realisasi dan capaian penerimaan retribusi daerah merupakan jenis penerimaan yang paling rendah dibandingkan dengan jenis penerimaan PAD lainnya.

Berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi dalam penerimaan retribusi di Kabupaten Bungo, diantaranya: 1) masih rendahnya ketaatan subjek retribusi dalam membayar retribusi; 2) kuantitas dan kuantitas aparatur pemungut/pengelola retribusi perlu ditingkatkan; 3) masih rendahnya kualitas fasilitas/sarana dan prasarana objek retribusi; 4) beberapa tarif retribusi yang relatif rendah dan perlu peninjauan dan evaluasi tarif; dan 5) data objek retribusi yang belum up to date; serta 6) pemungutan retribusi belum dilakukan secara menyeluruh.

Dari permasalahan di atas, beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo diantaranya; 1) melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan ke subjek retribusi; 2) law enforcement; 3) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur; 4) meningkatkan kualitas fasilitas/sarana dan prasarana objek retribusi potensial; 5) peninjauan dan evaluasi tarif retribusi; 6) melakukan pendataan dan updating objek retribusi secara menyeluruh dan berkala; dan 7) menetapkan objek retribusi yang selama ini belum dilakukan pemungutan. 

Upaya di atas sebagai solusi konkrit yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam  penyusunan program bagi BP2RD Kabupaten Bungo dan OPD yang terkait sehingga mempermudah aparatur pemerintah didalam mencapai target penerimaan retribusi daerah, dan sekaligus melakukan upaya penerimaan PAD Kabupaten Bungo.

Hibrid Library Governance (HLG)

Peran penting perpustakaan bagi masyarakat dirasakan sangat vital pada masa sekarang. Perpustakaan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dituntut untuk bekerja secara profesional. Fungsi perpustakaan saat ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dengan demikian, tujuan dari keberadaan perpustakaan adalah untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

Menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan suatu evaluasi secara kelembagaan secara periodik untuk mengetahui kemampuan organisasi dan struktur organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang dimandatkan secara efektif dan efisien. Proses evaluasi tersebut akan memperhatikan dua aspek yaitu, aspek yuridis dan aspek normatif. Sebagai institusi yang memperoleh mandat dari pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai suatu hasil budaya serta pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, harus senantiasa mampu meningkatkan  kapasitas maupun kapabilitas secara kelembagaan.

PT.Sinergi Visi Utama selaku konsultan yang dipercaya untuk melakukan kajian ini berusaha memotret permasalahan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Perpusnas untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan yang ada. Penggalian data dilaksanakan di Perpusnas maupun UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar dan UPT Perpustakaan Prolamator Bung Hatta di Bukit Tinggi.

Dalam diskusi terpumpun yang dilakukan, kerangka konseptual yang ditawarkan dalam kajian ini adalah Hybrid Library Governance (HLG). Dari pendekatan ini maka diharapkan Perpusnas menjalankan paradigma tata kelola perpustakaan yang menekankan pada modernisasi tata kelola administrasi literasi, pemberdayaan (partisipasi) komunitas lokal, dan penguatan sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal. HLG menempatkan perpustakaan sebagai lembaga yang berperan tidak hanya memberikan pelayanan literasi bagi publik namun juga berperan memberdaakan komunitas lokal. Karena itu, penerapan HLG membutuhkan sumber daya organisasi yang mendukung berjalannya fungsi perpustakaan tersebut.

Green Investment Sebagai Daya Saing Ekonomi Jambi

Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dan Provinsi Jambi secara khusus. Dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif.

Provinsi Jambi berusaha untuk dapat mempersiapkan dimulainya era MEA. Pada sisi investasi, dengan dukungan birokrasi pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusianya, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI).

Menggandeng PT. Sinergi Visi Utama sebagai konsultan yang sudah memiliki pengalaman dalam menyusun rencana strategis bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan rencana aksi daya saing ekonomi daerah dan investasi.

Dari hasil kajian ini ada beberapa strategi bagi Provinsi Jambi untuk meningkatkan daya saing daerahnya, meliputi: (1) Meningkatkan investasi melalui layanan dan fasilitasi penanaman modal (investasi) yang cepat dan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta  meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment); (2) Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur, seperti: jalan, energy; (3) Meningkatkan sumber pendanaan daerah, diantaranya dengan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta, dan optimalisasi pajak dan retribusi daerah; (4) Meningkatkan daya saing produk, yaitu meningkatkan produktifitas dan mutu produk, terutama pada produk unggulan seperti pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan; (5) Meningkatkan kualitas SDM/tenaga kerja; (6) Meningkatkan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki daya saing; (7) Mengubah pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, konsumtif, dan primary product oriented menjadi manufactured product oriented.

Upaya di atas kiranya dapat mendorong percepatan ekonomi Jambi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi.